32.9 C
Jakarta
Tuesday, Oct 15, 2019
Image default
Bisnis

Dinilai Bagian dari Warisan Budaya, Pemerintah Perlu Lindungi Pabrik Rokok Kretek

Tokoh masyarakat Yogyakarta GKR Condrokirono menyatakan, Pemerintah perlu melindungi pabrik rokok kretek di Indonesia dari regulasi yang mengancam keberlangsungan usaha rokok kretek di Indonesia. GKR Condrokirono menilai,rencana Pemerintah yang akan menaikkan batasan produksi SKT golongan 2 dari 2 miliar menjadi 3 miliar batang akan menyulitkan usaha rokok kretek berkembang di Indonesia. Dia mengatakan, bisnis rokok kretek di Indonesia tak bisa semata hanya dilihat sebagai sebuah industri, tapi jugawarisan budaya yang perlu dilestarikan.

Karenanya dia menilai pemerintah perlu memberi perlindungan dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. “Para pelinting rokok sangat menggantungkan kehidupannya pada pekerjaan ini demi kelangsungan keluarganya. Kami hanya bisa berharap agar Pemerintah dapat melihat dan meneliti kembali kebijakan kebijakan yang telah diputuskan sebelum menggerus habis industri sigaret kretek tangan,” kata putri Sri Sultan Hamengkubuwono X itu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/9/2019). GKR Condrokirono menjelaskan, berdasarkan hasil berbagai penelitian, rokok kretek mampu menghidupi banyak orang di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya sejak akhir abad ke 18.

Persebaran produksi rokok kretek dimulai dari usaha usaha kerajinan rakyat, hingga akhirnya berkembang menjadi industri kecil, bahkan perusahaan. “Sejak tahun 1900 an, kretek telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Yogyakarta yang diwariskan secara turun temurun dan Yogyakarta sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah kretek di Indonesia,"katanya. Lebih dari satu abad, kretek telah mewarnai kehidupan masyarakat Yogyakarta. "Jangan sampai salah satu warisan budaya kita yang sudah turun temurun ini hanya dilihat sebelah mata dan hilang,” tutup GKR Condrokirono.

Ketua Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Joko Wahyudi menilai, wacana ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di industri rokok, namun akan menciptakan dampak sosial ekonomi yang sangat besar dan mengancam puluhan ribu buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Bagaimana mungkin sebuah pabrikan yang memiliki modal besar dan merupakan salah satu pabrikan besar dunia inginmenaikkan batasan produksi sigaret kretek tangan golongan 2 yang tarif cukainya lebih murah? Ini jelas jelas menguntungkansatu pabrikan besar asing saja, dan merugikan pihak lainnya,” jelas Joko. Dia mengatakan, usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2 yang diajukan satu perusahaan besar asing ini akan menyebabkan 28.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1 akan kehilangan pekerjaan.

Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan cukai sekitar Rp 1 triliun. Joko menambahkan, tanpa adanya kenaikan batasan produksi SKT golongan 2, para buruh linting telah menderita lantaran penurunan pangsa pasar SKT secara tajam dari 37 persen pada 2006 menjadi 17 persen pada 2018. Pada 2019, sejumlah pabrikan SKT golongan 1 telah mengurangi jumlah produksinya, serta meliburkan puluhan ribu pelinting selama beberapa hari.

“Maka itu, kami berharap pemerintah tidak tunduk pada usulan pabrikan besar asing, yang hanya menyengsarakan buruh linting yang sudah terpuruk,” kata Joko. Pemilik MPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Suluh Budiarto Rahardjo menambahkan, saat ini tenaga kerja yang terserap di wilayah Provinsi Yogyakarta sebanyak hampir 4.000 orang yang tersebar di empat MPS. “Mereka pahlawan dan penopang bagi keluarganya. Kami sangat berharap Pemerintah dapatmemberlakukan aturan yang adil dengan tidak mengabulkanusulan batasan produksi SKT golongan 2,” kata Budi. Pemilik MPS Kramat, Tegal Jawa Tengah Junaidi Dahlan menyatakan, dukungan dari Pemerintah Daerah sangatdiperlukan karena kebijakan ini menyangkut nasib ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok di segmenSKT.

“Kami berharap pemerintah daerah mendukung langkahkami dalam melindungi keberlangsungan usaha ke depan, sekaligus memberikan pandangan kepada Pemerintah mengenaidampak ekonomi sosial yang terjadi apabila rencana kenaikanbatasan produksi dilakukan,” kata Junaidi. Saat ini, jumlahtenaga kerja pelinting di Provinsi Jawa Tengah tercatat sekitar15.000 orang yang tersebar di 12 MPS.

Baca Lainnya

Komisi XI DPR Agendakan RDP Bersama OJK Akhir Bulan Ini

Ristia Afifah

GOJEK Resmi Mengaspal di Thailand dengan Nama GET

Ristia Afifah

Tunjang Kenyamanan Mudik Nasabah dengan Sompo Mudik Program

Ristia Afifah

Penerimaan dari Cukai Kantong Plastik Bakal Dialokasikan untuk Pengelolaan Limbah Sampah

Ristia Afifah

Ditjen Bea Cukai Pastikan Tarif Cukai Rokok Naik Mulai 1 Januari Tahun Depan

Ristia Afifah

Menteri BUMN Rini Optimistis Kinerja Garuda Indonesia akan Berbuah Positif di Akhir Tahun Ini

Ristia Afifah

Kesepakatan IA-CEPA, Bahana Rekomendasi Beli Saham Sektor Konsumer

Ristia Afifah

Tujuh Rute Baru Dibuka di Bandara-Bandara AP II, Berikut Daftar Lengkapnya

Ristia Afifah

Merintis Bisnis Batik Cirebon dari Bawah, Taty Sugiarti Punya Pelanggan Tetap Sampai Mancanegara

Ristia Afifah

Pengumuman Tata Cara Diskon Tiket Maskapai Biaya Rendah Ditunda

Ristia Afifah

Resmikan Bandara Raden Inten II, Jokowi Minta Buka Rute Internasional dalam Dua Pekan

Ristia Afifah

Ombudsman: Blokir Ponsel Ilegal Hanya Selesaikan Masalah di Sektor Hilir, Tidak di Sektor Hulu

Ristia Afifah

Leave a Comment