30 C
Jakarta
Tuesday, Apr 7, 2020
Image default
Nasional

Ini Komentar Mahfud MD hingga Yenny Wahid 2 Kabupaten di Sumatera Barat Melarang Perayaan Natal

Sejumlah umat Nasrani di Dharmasraya, Sumatera Barat, tidak dapat merayakan natal secara bersama sama pada tahun 2019 ini. Pasalnya, mereka tidak diizinkan menggelar misa dan perayaan Natal oleh pemerintah Nagaro Sikabau (setingkat desa) di rumah ibadah sementara. Dikutip dari , akibat aturan itu, 40 umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, memutuskan untuk tidak merayakan Natal tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menawarkan fasilitas berupa kendaraan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melakukan misa ke gereja di Kota Sawahlunto atau tempat lain. Namun, umat menolak tawaran tersebut.

Hal yang sama juga dirasakan umat Nasrani di Nagaro Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung. Mereka juga dilarang merayakan Hari Raya Natal. Adanya pelarangan ibadah untuk merayakan Natal di dua kabupaten tersebut menimbulkan polemik.

Tanggapan tokoh soal pelarangan perayaan Natal: Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan kasus pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat sedang dalam proses penyelesaian. Mahfud MD menilai, setiap orang memiliki kebebasan melaksanakan keyakinan atas nama agama dan kepercayaannya masing masing.

"Sedang diselesaikan secara baik baik ya," ujar Mahfud MD dari tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, (Senin (23/12/2019). "Bukan setiap kelompok, bukan setiap suku, tapi setiap orang itu dikatakan mempunyai kebebasan," tambahnya. Mahfud MD pun meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik.

"Soal soal teknis di lapangan supaya dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi konflik," jelasnya. Putri kedua mendiang Gus Dur, Yenny Wahid, meminta pemerintah daerah bertindak terkait aturan tidak diizinkannya perayaan Natal di Dharmasraya. "Jadi kita menghimbau kepada pemda juga harus lebih tegas, memfasilitasi umat untuk bisa beribadah," ujar Yenny Wahid dikutip dari .

Tak hanya itu, Yenny Wahid juga mempertanyakan soal perlakuan yang berbeda antara umat bergama yang ingin melaksanakan ibadah. Menurutnya, larangan merayakan ibadah melanggar konstitusi. "Ini kan standar perlakuan yang berbeda, dan ini sudah jelas bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin kebebasan dan kesetaraan hak di mata hukum," tuturnya.

Yenny Wahid pun menyarankan agar penyelesaian terhadap masalah tersbeut diselesaikan secara kekeluargaan.

Baca Lainnya

Laode M Syarif Berharap Kabareskrim Baru Dapat Selesaikan Kasus Novel Baswedan

Ristia Afifah

Kupang & Ambon Kendari 4 Jenazah Anggota TNI Korban Heli MI-17 Dipulangkan Hari Ini menuju Sorong

Ristia Afifah

TPS di Tangerang dan Tangsel Bakal Dijaga 2.132 Prajurit TNI saat Pemungutan Suara

Ristia Afifah

Pembatas Merah VIP Masih Terpasang di RS PKU Muhammadiyah Solo Hari ke-3 Kelahiran La Lembah Manah

Ristia Afifah

Yasonna Laoly Tepis Tudingan Buang Badan Copot Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi

Ristia Afifah

Menkopolhukam Mahfud MD Bakal Setor LHKPN menuju KPK Hari Ini

Ristia Afifah

Peringatan Dini BMKG Besok Minggu 4 Agustus 2019: Waspada Wilayah Gelombang Tinggi dan Angin Kencang

Ristia Afifah

Mardani Ali Sera Komentari Sosok yang Masuk Kakbah Demi Elektabilitas, Cak Lontong: Kebacut

Ristia Afifah

Pemerintah Tunda Pemberian Insentif buat Pariwisata Corona Masuk Indonesia

Ristia Afifah

Jokowi Disebut Punya Kecenderungan Politik Akomodatif Tunjuk Wiranto Ketua Wantimpres

Ristia Afifah

Persaingan Jokowi & Mega Makin Jelas Rocky Gerung Tak Terima Jokowi Lebih Populer dari Soekarno

Ristia Afifah

dan Wisata menuju Arab Saudi Ziarah Pernyataan Lengkap Penangguhan Sementara Kegiatan Umrah

Ristia Afifah

Leave a Comment