31 C
Jakarta
Monday, Jul 13, 2020
Image default
Nasional

Kata Pakar Militer soal Posisi Wakil Panglima TNI

Tugas Wakil Panglima TNI setelah jabatan itu dihidupkan kembali melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 66 tahun 2019 dinilai akan lebih banyak kepada pembinaan dan koordinasi pada interoperabilitas tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pengamat bidang militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai hal itu perlu disambut baik, mengingat telah terbentuknya tiga Kogabwilhan, juga akan lahirnya Kodam baru berikut Lanal dan Lanud baru di 2045. Meski dihidupkannya jabatan tersebut seolah terlihat seperti memperpanjang rantai birokrasi, namun Connie menilai adanya jabatan tersebut akan sangat membantu mendukung tupoksi Panglima.

"Khususnya dalam pengembangan postur hingga perubahan doktrin TNI yang harus segera berubah dari defensive active menjadi offensive pasive mengikuti visi Nawacita dan Poros Maritim Dunia. Selain itu juga konstelasi politik dan militer kawasan yang semakin mengental," kata Connie Rahakundini. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai jabatan wakil panglima TNI yang akan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu penting. Dia melihat apa yang dilakukan Jokowi sebagai upaya rencana mengakomodasi perwira tinggi (pati) aktif non job di tubuh TNI. “Kalau mau jujur sebenarnya memang tidak terlalu penting karena kalau kita lihat buku putih tantangan pertahanan RI bahwa dalam 20 tahun ke depan kita lebih banyak menghadapi tantangan dari internal, bukan eksternal. Hal itu dilakukan hanya untuk membuka ruang bagi pati TNI aktif yang tidak memiliki jabatan,” ungkap Bonar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Menurutnya akan berbahaya jika perwira TNI aktif yang memiliki potensi namun dibiarkan menganggur tanpa jabatan dan pekerjaan. “Bahaya kalau mereka kemudian mencari kanal lain,” ungkapnya. Ia sendiri menilai kondisi di TNI akan ideal dalam lima tahun mendatang. “Kalau memang sudah saatnya mungkin jabatan jabatan baru itu akan dievaluasi dan bisa saja kemudian dihapuskan. Kita bisa bilang kondisi di TNI mungkin akan ideal dalam lima tahun mendatang,” tegasnya. Bonar juga menilai wacana menghidupkan jabatan wakil panglima TNI dan jabatan jabatan lainnya merupakan strategi Jokowi untuk menghilangkan friksi di internal TNI. “Memang ini termasuk langkah politik Jokowi agar meredam friksi dan kekecewaan di internal tubuh TNI. Seperti kita ketahui sejumlah kejadian dalam dua tahun terakhir diwarnai dengan friksi internal di kalangan TNI,” pungkasnya. Jabatan wakil panglima TNI sempat ada sebelum dihapus oleh Presiden Gus Dur.

Bonar Tigor Naipospos menilai rencana Presiden Joko Widodo menghidupkan jabatan wakil penglima TNI sebagai jalan keluar menumpuknya perwira tinggi (pati) TNI tanpa jabatan. Bonar Tigor Naipospos menegaskan, menumpuknya pejabat tinggi (pati)TNI sebagai warisan orde baru merupakan tantangan bagi pemerintahan Jokowi Maruf Amin. “Tantangan berat dan baru di periode pemerintahan Jokowi kali ini memang memperhatikan rekrutmen dan pendidikan prajurit TNI sesuai dengan fungsi dan struktur penempatan kebutuhan. Dan tantangan itu dijawab dengan membuka beberapa jabatan baru termasuk wakil panglima TNI,” terangnya ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Ia pun mengingatkan agar rencana pembukaan jabatan baru untuk pati TNI tidak mengulang era orde baru. “Perlu diketahui pada era orde baru ada lebih dari seratus anggota parlemen dari TNI tanpa terpilih, kepala daerah dari TNI, sampai duta besar pun dari TNI,” imbuhnya. Lebih lanjut dirinya menilai rencana menghidupkan kembali jabatan wakil penglima TNI akan sukses meredam gejolak di internal tubuh TNI yang bisa dikatakan penuh sesak dengan pati tanpa jabatan.

“Memang ini termasuk langkah politik Jokowi agar meredam friksi dan kekecewaan di internal tubuh TNI. Seperti kita ketahui sejumlah kejadian dalam dua tahun terakhir diwarnai dengan friksi internal di kalangan TNI,” pungkasnya. Jabatan wakil panglima TNI sempat ada sebelum dihapus oleh Presiden Gus Dur. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Baca Lainnya

TNI Polri Bakal Tindak Tegas Upaya Ganggu Ketertiban Masyarakat Dan Aksi Inkonstitusional

Ristia Afifah

Meutya Hafid Akan Panggil Menteri Baru Termasuk Prabowo Didapuk Jadi Ketua Komisi I DPR RI

Ristia Afifah

Jatah Menteri Setelah Prabowo Bertemu Megawati, Dedi Mulyadi Yakin Jokowi Pilih Sesuai Keahliannya

Ristia Afifah

Ketua MWA UI Saleh Husin Yakin RSP UI Akan Maju & Berkembang Pesat

Ristia Afifah

TNI Diminta Kerahkan Kapal Perang & Pesawat Pengintai di Laut Natuna Utara

Ristia Afifah

Orang Kristiani wajib Adil & Jadi Pancasilais Sejati Ara Sirait

Ristia Afifah

Peringatan Dini Jumat Waspada Cuaca Ekstrem di 16 Wilayah 12 Juni 2020 BMKG

Ristia Afifah

Cerita Rakyat & Film Istirahatlah Kata-Kata Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Selasa 16 Juni 2020

Ristia Afifah

Negara Lain Nggak Mikir Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS Kenapa Kita wajib Mikir Pengamat Intelijen

Ristia Afifah

Kementan Siapkan Bantuan Pompanisasi & Bibit Banjir Indramayu

Ristia Afifah

Komisi VIII DPR Apresiasi Menteri Sosial yang Percepat Pencairan PKH

Ristia Afifah

Bak Pepatah ‘Soldier Never Die’ Isu Prabowo Kembali Maju Pilpres 2024 Pengamat

Ristia Afifah

Leave a Comment