26.1 C
Jakarta
Friday, Jan 24, 2020
Image default
Nasional

Kata Pakar Militer soal Posisi Wakil Panglima TNI

Tugas Wakil Panglima TNI setelah jabatan itu dihidupkan kembali melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 66 tahun 2019 dinilai akan lebih banyak kepada pembinaan dan koordinasi pada interoperabilitas tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pengamat bidang militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai hal itu perlu disambut baik, mengingat telah terbentuknya tiga Kogabwilhan, juga akan lahirnya Kodam baru berikut Lanal dan Lanud baru di 2045. Meski dihidupkannya jabatan tersebut seolah terlihat seperti memperpanjang rantai birokrasi, namun Connie menilai adanya jabatan tersebut akan sangat membantu mendukung tupoksi Panglima.

"Khususnya dalam pengembangan postur hingga perubahan doktrin TNI yang harus segera berubah dari defensive active menjadi offensive pasive mengikuti visi Nawacita dan Poros Maritim Dunia. Selain itu juga konstelasi politik dan militer kawasan yang semakin mengental," kata Connie Rahakundini. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai jabatan wakil panglima TNI yang akan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlalu penting. Dia melihat apa yang dilakukan Jokowi sebagai upaya rencana mengakomodasi perwira tinggi (pati) aktif non job di tubuh TNI. “Kalau mau jujur sebenarnya memang tidak terlalu penting karena kalau kita lihat buku putih tantangan pertahanan RI bahwa dalam 20 tahun ke depan kita lebih banyak menghadapi tantangan dari internal, bukan eksternal. Hal itu dilakukan hanya untuk membuka ruang bagi pati TNI aktif yang tidak memiliki jabatan,” ungkap Bonar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Menurutnya akan berbahaya jika perwira TNI aktif yang memiliki potensi namun dibiarkan menganggur tanpa jabatan dan pekerjaan. “Bahaya kalau mereka kemudian mencari kanal lain,” ungkapnya. Ia sendiri menilai kondisi di TNI akan ideal dalam lima tahun mendatang. “Kalau memang sudah saatnya mungkin jabatan jabatan baru itu akan dievaluasi dan bisa saja kemudian dihapuskan. Kita bisa bilang kondisi di TNI mungkin akan ideal dalam lima tahun mendatang,” tegasnya. Bonar juga menilai wacana menghidupkan jabatan wakil panglima TNI dan jabatan jabatan lainnya merupakan strategi Jokowi untuk menghilangkan friksi di internal TNI. “Memang ini termasuk langkah politik Jokowi agar meredam friksi dan kekecewaan di internal tubuh TNI. Seperti kita ketahui sejumlah kejadian dalam dua tahun terakhir diwarnai dengan friksi internal di kalangan TNI,” pungkasnya. Jabatan wakil panglima TNI sempat ada sebelum dihapus oleh Presiden Gus Dur.

Bonar Tigor Naipospos menilai rencana Presiden Joko Widodo menghidupkan jabatan wakil penglima TNI sebagai jalan keluar menumpuknya perwira tinggi (pati) TNI tanpa jabatan. Bonar Tigor Naipospos menegaskan, menumpuknya pejabat tinggi (pati)TNI sebagai warisan orde baru merupakan tantangan bagi pemerintahan Jokowi Maruf Amin. “Tantangan berat dan baru di periode pemerintahan Jokowi kali ini memang memperhatikan rekrutmen dan pendidikan prajurit TNI sesuai dengan fungsi dan struktur penempatan kebutuhan. Dan tantangan itu dijawab dengan membuka beberapa jabatan baru termasuk wakil panglima TNI,” terangnya ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Ia pun mengingatkan agar rencana pembukaan jabatan baru untuk pati TNI tidak mengulang era orde baru. “Perlu diketahui pada era orde baru ada lebih dari seratus anggota parlemen dari TNI tanpa terpilih, kepala daerah dari TNI, sampai duta besar pun dari TNI,” imbuhnya. Lebih lanjut dirinya menilai rencana menghidupkan kembali jabatan wakil penglima TNI akan sukses meredam gejolak di internal tubuh TNI yang bisa dikatakan penuh sesak dengan pati tanpa jabatan.

“Memang ini termasuk langkah politik Jokowi agar meredam friksi dan kekecewaan di internal tubuh TNI. Seperti kita ketahui sejumlah kejadian dalam dua tahun terakhir diwarnai dengan friksi internal di kalangan TNI,” pungkasnya. Jabatan wakil panglima TNI sempat ada sebelum dihapus oleh Presiden Gus Dur. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Baca Lainnya

Darurat Narkoba Jangan Hanya Retorika

Ristia Afifah

dan Rudiantara Jadi Bos BUMN Dinilai Sebagai Pemberdayaan Lanjutan Jonan Penunjukan Susi

Ristia Afifah

Respons Menteri Erick Thohir soal Kabar Susi Pudjiastuti & Ignasius Jonan Akan Jadi Bos BUMN

Ristia Afifah

Cek Persyaratanya 1817 Formasi Dibutuhkan Provinsi Jawa Timur dalam CPNS 2019

Ristia Afifah

Menhub Sanjung Profesi Pengemudi Angkutan Jalan

Ristia Afifah

44 Dokter Kepreisdenan Disiapkan Untuk Merawat BJ Habibie, Tak Akan Dibawa ke Jerman

Ristia Afifah

Jokowi Ingin PKH Bermanfaat untuk Peningkatan Gizi Anak

Ristia Afifah

Jabat Komisaris penting hingga Menanti Kelahiran Anak 2019 Jadi Tahun Keberuntungan Ahok

Ristia Afifah

Meutya Hafid Akan Panggil Menteri Baru Termasuk Prabowo Didapuk Jadi Ketua Komisi I DPR RI

Ristia Afifah

Pemulihan Psikologis Pelaku dan Korban Perundungan, LPKA dan KPAI Bisa Berikan Rekomendasi

Ristia Afifah

Mardani Ali Sera Komentari Sosok yang Masuk Kakbah Demi Elektabilitas, Cak Lontong: Kebacut

Ristia Afifah

Peringatan Dini BMKG Besok Minggu 4 Agustus 2019: Waspada Wilayah Gelombang Tinggi dan Angin Kencang

Ristia Afifah

Leave a Comment