26.3 C
Jakarta
Friday, Jan 24, 2020
Image default
Metropolitan

Kemendagri Sebut Alasannya Gubernur Anies Baswedan Terancam Tak Digaji Enam Bulan

Ada kabar buruk bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta. Diketahui Anies Baswedan dan DPRD terancam tak digaji 6 bulan, lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2020 belum rampung dibahas. Hingga kini, pembahasan RAPBD DKI Jakarta masih panjang, namun tenggat waktu pembahasan RAPBD DKI pada 30 November 2019.

Pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta baru bahas rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) yang jadi dasar menyusun RAPBD. Padahal, DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya tenggat waktu hingga 30 November 2019 untuk menyepakati RAPBD 2020. RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Jika Anies Baswedan dan DPRD DKI gagal sepakati RAPBD sesuai ketentuan itu, mereka terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama 6 bulan. "Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan gubernur danDPRDDKIJakartatidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahanAPBDtersebut. Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atauDPRD. Terlambatnya pengesahan APBD 2020 pernah terjadi pada 5 tahun lalu ketika DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok tak menyepakati RAPBD 2015 hingga waktu yang ditentukan.

Keterlambatan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015 bermula dari perseteruan politik di DPRD DKI Jakarta. Beberapa pihak tidak setuju dengan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta gantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI. Mereka menuntut pelantikan Ahok menunggu fatwa dari Mahkamah Agung.

Perseteruan itu menyebabkan alat kelengkapan DPRD DKI belum terbentuk hingga akhir November 2014. Padahal, anggota DPRD yang menang pada pemilihan legislatif 2014 telah dilantik pada 25 Agustus 2014.

Baca Lainnya

Ada Gangguan Di Antara Stasiun Tanah Abang Palmerah, KCI Rekayasa Pola Operasi KRL

Ristia Afifah

Badan Pajak DKI di RAPBD Jakarta 2020 Disorot DPRD 9 Miliar Nilai Fantastis 1 Set Komputer Rp 128

Ristia Afifah

Polda Metro Jaya Pastikan Buru Dalang Penyerangan Maut di Bekasi

Ristia Afifah

Ceroboh Undang Perempuan HTI, Kepala Dinas DPPAPP DKI Jakarta agar Diberi Sanksi

Ristia Afifah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut LRT Jakarta Proyek Gagal

Ristia Afifah

Bocah Enam Tahun di Bekasi Tewas Lemas Terkunci Saat Sembunyi Dalam Mobil Tetangga

Ristia Afifah

KPK hingga ICW Tanggapi Kasusnya Sandiaga Uno Minta Ari Askhara Jangan Dihancurkan Habis-habisan

Ristia Afifah

Korban Sempat Dicekik Menggunakan Tali Rafia Rekonstruksi Pengeroyokan Sadis Alfian di Cengkareng

Ristia Afifah

Polisi Tangkap Pengendara Ojol yang Jambret Ponsel Bocah di Cengkareng

Ristia Afifah

Dalam 52 Hari, 11.290 Pelanggar Lalu Lintas Terekam E TLE

Ristia Afifah

Polisi Sudah Kantongi Identitas Pelaku Persekusi Terhadap 2 Anggota Banser NU di Jakarta Selatan

Ristia Afifah

Mabuk Miras, Rudolfus Nekat Ajak Dua Kawannya Memalak Sopir Bus di Islamic Center Koja

Ristia Afifah

Leave a Comment