25.6 C
Jakarta
Wednesday, Dec 11, 2019
Image default
Metropolitan

Kemendagri Sebut Alasannya Gubernur Anies Baswedan Terancam Tak Digaji Enam Bulan

Ada kabar buruk bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta. Diketahui Anies Baswedan dan DPRD terancam tak digaji 6 bulan, lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2020 belum rampung dibahas. Hingga kini, pembahasan RAPBD DKI Jakarta masih panjang, namun tenggat waktu pembahasan RAPBD DKI pada 30 November 2019.

Pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta baru bahas rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) yang jadi dasar menyusun RAPBD. Padahal, DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya tenggat waktu hingga 30 November 2019 untuk menyepakati RAPBD 2020. RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020. Jika Anies Baswedan dan DPRD DKI gagal sepakati RAPBD sesuai ketentuan itu, mereka terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama 6 bulan. "Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan, sebelum diputuskan gubernur danDPRDDKIJakartatidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahanAPBDtersebut. Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur atauDPRD. Terlambatnya pengesahan APBD 2020 pernah terjadi pada 5 tahun lalu ketika DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok tak menyepakati RAPBD 2015 hingga waktu yang ditentukan.

Keterlambatan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015 bermula dari perseteruan politik di DPRD DKI Jakarta. Beberapa pihak tidak setuju dengan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta gantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI. Mereka menuntut pelantikan Ahok menunggu fatwa dari Mahkamah Agung.

Perseteruan itu menyebabkan alat kelengkapan DPRD DKI belum terbentuk hingga akhir November 2014. Padahal, anggota DPRD yang menang pada pemilihan legislatif 2014 telah dilantik pada 25 Agustus 2014.

Baca Lainnya

Siap Lanjut S3 di Harvard Anak Penjual Kue Dipilih Jokowi Jadi Stafsus Presiden FAKTA Billy Papua

Ristia Afifah

Tomy Winata Minta Maaf terkait Insiden Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Ristia Afifah

Sidang Praperadilan Enam Aktivis Papua Ditunda Polda Metro Jaya Tidak Hadir

Ristia Afifah

Diperkosa dan Kerap Dicekoki Narkoba, Remaja 17 Tahun Loncat dari JPO di Terminal Depok

Ristia Afifah

Ketua DPRD DKI Tolak Kebijakan Pemprov yang Menebangi Pohon Tua

Ristia Afifah

Ramai Kabar Jual Beli Jabatan, DPRD DKI Pertanyakan Kinerja Bambang Widjojanto Cs

Ristia Afifah

Sehari Setelah Lebaran, Polisi Tangkap Pelaku Begal di Senen Bermodus Tabrak Lari

Ristia Afifah

Mendagri Nilai Lobi Anies ke DPRD Jadi Kunci Mempercepat Penunjukan Wagub DKI

Ristia Afifah

Menurut Polisi, Ucapan ‘Ikan Asin’ Galih Ginanjar untuk Permalukan Fairuz

Ristia Afifah

Ditjen PAS Akan Beri Perlakuan Khusus kepada Napi yang Positif Hepatitis C

Ristia Afifah

Sepekan Perluasan Aturan Ganjil Genap, 8014 Pengendara Ditilang karena Melanggar

Ristia Afifah

Cara Ampuh Terhindar Ganjil Genap di Jakarta Cukup Pakai Ponsel, Jangan Coba Pasang Alat Ini

Ristia Afifah

Leave a Comment