25.5 C
Jakarta
Tuesday, Apr 7, 2020
Image default
Nasional

Masyarakat Semakin Kritis Terhadap Produk Legislatif Formappi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai masyarakat semakin kritis terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan Pemerintah. Menurut dia, sikap kritis rakyat dan kesediaan berpartisipasi di proses pembuatan Rancangan Undang Undang (RUU) merupakan suatu kemajuan sekaligus bukti kuat demokrasi itu sesungguhnya sudah menjadi sistem yang merakyat. "Kritik yang disampaikan publik tentu merupakan tanggung jawab rakyat sebagai pemilik daulat atas negara. Sebagai pemilik daulat, maka sudah seharusnya rakyat memperlihatkan tanggungjawab menentukan arah bangsa ke depan," kata dia, kepada wartawan, Selasa (3/3/2020).

Belakangan ini, berbagai elemen masyarakat mengkritisi berbagai RUU diantaranya RUU Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia menilai semakin seringnya kontroversi menyusul proses penyusunan RUU yang dilakukan DPR dan Pemerintah belakangan ini di satu sisi menegaskan semakin kritisnya rakyat atau publik terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan juga Pemerintah. Sementara itu, kata dia, di sisi lain munculnya kontroversi atau kritik yang ditujukan kepada DPR dan Pemerintah karena sikap mereka sebagaimana tercermin melalui RUU yang dibuat menunjukkan DPR yang cenderung gagal berfungsi sebagai wakil atau pelaksana mandat dari rakyat.

"Tentu saja ini kabar baik bagi negara demokrasi karena rakyat makin sadar dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara," kata dia. Selain itu, kata dia, kontroversi yang terjadi belakangan bukan hanya memperlihatkan perbedaan pikiran, tetapi lebih pada pertentangan sikap antara DPR dan Pemerintah di satu sisi, dan publik atau rakyat di sisi sisi yang lain. Mestinya bukan sekadar kontroversi lagi yang terjadi belakangan tetapi penolakan rakyat pada nalar DPR, Pemerintah dan partai politik.

Dia melihat penolakan rakyat atas RUU yang dibikin DPR bersama pemerintah tentu saja aneh karena mestinya DPR dan Pemerintah bekerja untuk dan atas nama rakyat yang merupakan pemilik mandat. Padahal, kata dia, sebagai pelaksana mandat rakyat, DPR dan Pemerintah harusnya mengenal, memahami dan memperjuangkan apa yang dibutuhkan rakyat. Apalagi RUU yang dibuat DPR dan Pemerintah nanti akan mengikat rakyat.

"Yang paling telanjang sebagai bukti adalah revisi UU KPK. Sangat jelas sekarang untuk siapa RUU ini dengan ngotot diperjuangkan DPR dan Pemerintah bahkan dengan mengabaikan lautan suara protes rakyat saat itu," tambahnya. "Kini di depan mata hal serupa akan kembali kita saksikan pada pembahasan "Omnibus Law" Cipta Kerja. RUU ini juga secara kasat mata memperlihatkan semangat berseberangan antara Pemerintah dan Rakyat. Masih ada RUU KUHP dan muncul pula RUU Ketahanan Keluarga," ucapnya.

Baca Lainnya

‎Pesan Jokowi untuk 781 Perwira TNI dan Polri: Jangan Pernah Kecewakan Orang Tua dan Bangsa

Ristia Afifah

ICMI Berkomitmen Jaga Keutuhan NKRI Pasca Pilpres

Ristia Afifah

Bisa jadi Caption Media Sosial Kumpulan Ucapan Tahun Baru 2020 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

Ristia Afifah

Mantan Ketua PB PGRI Sebut Mayoritas Guru & Kepala Sekolah Setuju UN Dihapus

Ristia Afifah

Hasil Tes SKD CPNS 2019 Diumumkan 22-23 Maret 2020 Info CPNS 2019

Ristia Afifah

Pemerintah Tunda Pemberian Insentif buat Pariwisata Corona Masuk Indonesia

Ristia Afifah

Luhut Bongkar Percakapan Keduanya Erick Thohir Dituding Dapat Untung dalam Kasus Jiwasraya

Ristia Afifah

Respons Menteri Erick Thohir soal Kabar Susi Pudjiastuti & Ignasius Jonan Akan Jadi Bos BUMN

Ristia Afifah

Tanggapi Karni Ilyas Cuti dari ILC, Fadli Zon: Kelihatannya Ada Tekanan Luar Biasa

Ristia Afifah

Kata Pakar Militer soal Posisi Wakil Panglima TNI

Ristia Afifah

Ini Respon PDIP SBY sebut Politik Identitas Menguat di Pemilu 2019

Ristia Afifah

Prabowo Soroti Negara Asing di Bumi Pertiwi yang Bikin Negara Rapuh

Ristia Afifah

Leave a Comment