29.6 C
Jakarta
Friday, Aug 14, 2020
Image default
Nasional

Masyarakat Semakin Kritis Terhadap Produk Legislatif Formappi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai masyarakat semakin kritis terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan Pemerintah. Menurut dia, sikap kritis rakyat dan kesediaan berpartisipasi di proses pembuatan Rancangan Undang Undang (RUU) merupakan suatu kemajuan sekaligus bukti kuat demokrasi itu sesungguhnya sudah menjadi sistem yang merakyat. "Kritik yang disampaikan publik tentu merupakan tanggung jawab rakyat sebagai pemilik daulat atas negara. Sebagai pemilik daulat, maka sudah seharusnya rakyat memperlihatkan tanggungjawab menentukan arah bangsa ke depan," kata dia, kepada wartawan, Selasa (3/3/2020).

Belakangan ini, berbagai elemen masyarakat mengkritisi berbagai RUU diantaranya RUU Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia menilai semakin seringnya kontroversi menyusul proses penyusunan RUU yang dilakukan DPR dan Pemerintah belakangan ini di satu sisi menegaskan semakin kritisnya rakyat atau publik terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan juga Pemerintah. Sementara itu, kata dia, di sisi lain munculnya kontroversi atau kritik yang ditujukan kepada DPR dan Pemerintah karena sikap mereka sebagaimana tercermin melalui RUU yang dibuat menunjukkan DPR yang cenderung gagal berfungsi sebagai wakil atau pelaksana mandat dari rakyat.

"Tentu saja ini kabar baik bagi negara demokrasi karena rakyat makin sadar dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara," kata dia. Selain itu, kata dia, kontroversi yang terjadi belakangan bukan hanya memperlihatkan perbedaan pikiran, tetapi lebih pada pertentangan sikap antara DPR dan Pemerintah di satu sisi, dan publik atau rakyat di sisi sisi yang lain. Mestinya bukan sekadar kontroversi lagi yang terjadi belakangan tetapi penolakan rakyat pada nalar DPR, Pemerintah dan partai politik.

Dia melihat penolakan rakyat atas RUU yang dibikin DPR bersama pemerintah tentu saja aneh karena mestinya DPR dan Pemerintah bekerja untuk dan atas nama rakyat yang merupakan pemilik mandat. Padahal, kata dia, sebagai pelaksana mandat rakyat, DPR dan Pemerintah harusnya mengenal, memahami dan memperjuangkan apa yang dibutuhkan rakyat. Apalagi RUU yang dibuat DPR dan Pemerintah nanti akan mengikat rakyat.

"Yang paling telanjang sebagai bukti adalah revisi UU KPK. Sangat jelas sekarang untuk siapa RUU ini dengan ngotot diperjuangkan DPR dan Pemerintah bahkan dengan mengabaikan lautan suara protes rakyat saat itu," tambahnya. "Kini di depan mata hal serupa akan kembali kita saksikan pada pembahasan "Omnibus Law" Cipta Kerja. RUU ini juga secara kasat mata memperlihatkan semangat berseberangan antara Pemerintah dan Rakyat. Masih ada RUU KUHP dan muncul pula RUU Ketahanan Keluarga," ucapnya.

Baca Lainnya

Hapus Presidential Threshold buat Cegah Oligarki Perludem

Ristia Afifah

Pemudik Padati Terminal Terpadu Merak

Ristia Afifah

Persaingan Jokowi & Mega Makin Jelas Rocky Gerung Tak Terima Jokowi Lebih Populer dari Soekarno

Ristia Afifah

Kita Masih di Tahap Desak Negara Hormati Hak Warga Negara Berinternet Direktur LBH Pers

Ristia Afifah

Asrama Haji Pondok Gede Jadi Opsi Lokasi Karantina WNI dari Wuhan

Ristia Afifah

Kisi-kisi Soal TWK & Contoh Soalnya Dilengkapi 45 Butir Pengamalan Pancasila CPNS 2019

Ristia Afifah

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 11-12 Maret 2020 Pulau Jawa Berpotensi Terjadi Hujan Lebat BMKG

Ristia Afifah

Mantan Ketua PB PGRI Sebut Mayoritas Guru & Kepala Sekolah Setuju UN Dihapus

Ristia Afifah

Kementan Siapkan Insentif buat Lumajang Tetapkan Perda LP2B

Ristia Afifah

Sukmawati Soekarnoputri Merasa Dirugikan karena Kata-kata dalam Isi Pidatonya Telah Diubah

Ristia Afifah

PT Cogindo DayaBersama (PLN Group) Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK, Buka hingga 29 Agustus

Ristia Afifah

Sebut Ingin Membangun Komunikasi DPD PKS Solo Akui Ingin Bertemu Gibran Putra Jokowi

Ristia Afifah

Leave a Comment