32.9 C
Jakarta
Tuesday, Oct 15, 2019
Image default
Bisnis

Ombudsman: Blokir Ponsel Ilegal Hanya Selesaikan Masalah di Sektor Hilir, Tidak di Sektor Hulu

Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan terus mematangkan rencana mereka untuk menonaktifkan HP illegal tersebut dengan memblokir International Mobile Equipment Identity (IMEI). Mereka berencana untuk mengeluarkan aturan ini tepat di hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. Komisoner Ombudsman Republik Indonesia mengatakan jika pemerintah ingin memberangus ponsel ilegal, seharusnya tak perlu menunggu tanggal 17 Agustus.

Pemerintah harusnya dapat langsung bekerja dengan melakukan pembenahan sistematis terhadap maraknya peredaran ponsel ilegal. “Menurut Ombudsam tak ada relevansinya antara pemberantasan ponsel ilegal dengan tanggal 17 Agustus. Seharusnya pembenahan dan pemberantasan ponsel ilegal harus segera dilakukan dengan membuat suatu sistem yang terstruktur dan tanpa merugikan kosumen yang tidak tau apa apa.

Harusnya pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk serta memberantas peredaran ponsel ilegal. Bukan malah dikorbankan,”terang Alamsyah dalam keterangannya, Minggu (18/8/2019). Lanjut Alamsyah, maraknya peredaran ponsel ilegal yang terjadi di Indonesia dikarenakan ada permasalahan di sistim di hulu yang tidak beres dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Pemblokiran gawai ilegal ini sebenarnya hanya menyelesaikan sektor hilir. Tanpa menyelesaikan sektor hulu.

Alamsyah menasehati pemerintah jangan gegabah menerapkan aturan pemblokiran hp ilegal. Langkah yang bijak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempelajari dengan seksama sistim di hulunya kenapa ponsel haram bisa masih masuk ke Indonesia. Sehingga menurut Ombudsman pemerintah tak perlu ‘ngotot’ untuk melaksanakan pemblokiran ponsel haram ini pada Februari 2020 mendatang. Harusnya pemerintah bisa menjelaskan terlebih dahulu rancangan untuk mencegah masuk dan beredarnya ponsel ilegal ke Indonesia. Tujuanya agar publik bisa memberikan masukan.

“Pemerintah tentunya bisa mengetahui kenapa ponsel ilegal bisa masuk. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu sistim deteksi dan mitigasi yang baik agar ponsel ilegal tak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran ponsel ilegal tersebut,”ujar Alamsyah Alamsyah mengatakan jika pemblokiran IMEI ini tak ada manfaat yang signifikan buat negara, buat apa regulasi tersebut dibuat.

Lebih baik untuk memberantas HP ilegal dan mendapatkan PPn, pemerintah lebih baik memburu retail ponsel di Mal Ambasador atau di ITC Roxy. “Pemblokiran IMEI hanya dilakukan di negara yang otoriter. Tujuan agar negara dapat mengintai warga negaranya. Sementara Indonesia adalah negara demokratis. Sebenarnya yang saat ini terjadi isunya adalah penggelapan pajak di retail ponsel,”terang Alamsyah.

Jika pemerintah tetap bersikukuh ingin menjalankan aturan pemblokiran IMEI tersebut, Alamsyah meminta agar kementrian teknis membuat terlebih dahulu standar pelayanan perlindungan konsumen. Pemerintah harus memastikan keamanan data pribadi pemilik IMEI. “Jangan sampai ada pihak pihak yang memanfaatkan data pribadi dan IMEI masyarakat Indonesia demi kepentingan tertentu yang dapat memberikan kerugian yang cukup besar,”pungkas Alamsyah.

Baca Lainnya

Operasional Bank Indonesia Tutup 3-7 Juni karena Libur Lebaran

Ristia Afifah

Apresiasi Pengamen Kini Bisa Lewat GO-PAY

Ristia Afifah

Seperti KRL dan Transjakarta, Pelni Ingin Buat Area Khusus Wanita di Kapal

Ristia Afifah

Kepala BPPT Ajak Pemda Aceh dan Unsyiah Dirikan Pusat Pengembangan SDM Berbasis Iptek

Ristia Afifah

Enam Hari Setelah Coblosan Pilpres, Jokowi dan Sri Mulyani Akan Hadiri Pertemuan Tahunan ABAC

Ristia Afifah

Merintis Bisnis Batik Cirebon dari Bawah, Taty Sugiarti Punya Pelanggan Tetap Sampai Mancanegara

Ristia Afifah

Lebaran Tahun Ini, Pemudik Sudah Bisa Lewat Tol Trans-Sumatera

Ristia Afifah

Menhub Dijadwalkan Tinjau Dermaga Pelabuhan Muara, Ajibata dan Ambarita di Danau Toba

Ristia Afifah

Resmikan Bandara Raden Inten II, Jokowi Minta Buka Rute Internasional dalam Dua Pekan

Ristia Afifah

GOJEK Resmi Mengaspal di Thailand dengan Nama GET

Ristia Afifah

Menteri Budi Targetkan Lima Pelabuhan Bebas Korupsi

Ristia Afifah

Rokok Elektrik Juul Asal Amrik Incar 67 juta Perokok Dewasa Indonesia

Ristia Afifah

Leave a Comment