30.2 C
Jakarta
Thursday, Jul 16, 2020
Image default
Bisnis

Pengelolaan Jaminan Sosial oleh Taspen Sudah Sesuai UU Dirut

Direktur Utama PT Taspen Antonius Steve Kosasih mengklaim penyelenggaraan jaminan sosial oleh Taspen beserta program yang dijalankannya selama ini sudah konstitusional. Dia mengatakan, Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 tidak mengharuskan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilaksanakan oleh satu lembaga penyelenggara. “Dari keseluruhan Undang Undang yang menjadi dasar konstitusional dalam permohonan (uji materi) ini, yaitu Undang Undang SJSN, Undang Undang RPJP, Undang Undang ASN, dan Undang Undang BPJS, terlihat jelas berdasarkan penafsiran secara sistematis, pengelolaan jaminan sosial oleh PT Taspen telah sesuai, dan justru hanya UU BPJS yang tidak harmonis dengan ketiga undang undang lain,” kata Kosasih di depan majelis hakim konstitusi, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan, dalam mengelola program jaminan sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, Taspen mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. Yaitu Undang Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang SJSN, UU Nomor 5/ 2015 tentang ASN, dan UU Nomor 17/2007 tentang RPJP, termasuk seluruh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian yang mendasari operasional Taspen. Dari aturan aturan itu, kata dia, tidak satupun menyebut adanya peleburan antar lembaga. Terkait pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24/2011 tentang BPJS yang mengamanatkan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan, Taspen telah menyusun roadmap dan telah menyertakan kepada pemerintah.

"Peta jalan itu pada intinya menjelaskan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar sebagaimana diatur dalam UU SJSN," tuturnya. Selain itu, kata dia, kedudukan PNS dan pejabat negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi negara perekat pemersatu bangsa sekaligus sebagai pondasi dan bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa. “Dalam rangka meningkatkan produktivitas pelayanan publik dan menjalankan peran, serta meningkatkan kesejahteraan ASN, pemerintah bersama dengan DPR telah mengatur secara khusus (lex specialis) termasuk Jaminan Sosial dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan benchmark di negara negara antara lain Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia, penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan secara fokus dan segmented. Yaitu memisahkan pengelolaan berdasarkan segmen kepesertaan, menempatkan/memberlakukan yang sama pada hal yang sama, yaitu pengelolaan jaminan sosial bagi penyelenggara negara dalam lembaga tersendiri. “Hal tersebut dilaksanakan dengan filosofi bahwa unsur penghargaan bagi government employee tidak dapat diabaikan, sehingga pengelolaan jaminan sosialnya pun harus diselenggarakan secara terpisah dengan sektor swasta, dengan kebijakan kebijakan, layanan, dan manfaat yang lebih baik,” tambahnya.

Sebelumnya, majelis hakim konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 65 huruf F Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada Rabu (5/2/2020) ini, sidang beragenda mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Pihak terkait yang didengarkan keterangan yaitu Direktur Utama PT Taspen, Antonius Steve Kosasih, dan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan Salkoni. Untuk diketahui, sejumlah pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan PNS aktif mengajukan uji materi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

R.S Kamso, pensiunan PNS Golongan 4 B merupakan salah satu pemohon dari total 18 pemohon uji materi Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permohonan uji materi tersebut teregistrasi di nomor perkara 72/PUU XVII/2019. Upaya uji materi UU BPJS itu dilakukan karena pemohon yaitu pensiunan pejabat negara, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), dan PNS aktif mengeluhkan perubahan program jaminan sosial.

PT Askes untuk perlindungan kesehatan berubah ke BPJS Kesehatan. PT Taspen yang selama ini bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS bertransformasi ke BPJS Ketenagakerjaan. PT Asabri berubah ke BPJS Ketenagakerjaan. Upaya transformasi PT Askes ke dalam BPJS Kesehatan serta PT Taspen dan PT Asabri paling lambat dilakukan di 2029.

Baca Lainnya

Harga Emas Antam Kembali Turun Rp 3.000 Per GraM Menjadi Rp 748.000

Ristia Afifah

BI Jabar Dorong UMKM Adopsi Teknologi Digital Pulihkan Perekonomian

Ristia Afifah

Ombudsman: Blokir Ponsel Ilegal Hanya Selesaikan Masalah di Sektor Hilir, Tidak di Sektor Hulu

Ristia Afifah

Minimal Lulusan SMA BPS Buka Lowongan 390 Ribu Lowongan Petugas Sensus

Ristia Afifah

Kami Dapat Tangani Kasus Jiwasraya Lebih Cepat dari KPK Stafsus Erick Thohir

Ristia Afifah

Berbisnis Bukan Lagi Mimpi Untuk Kartini Masa Kini

Ristia Afifah

Investor Pasar Modal Didominasi Pria Berusia 21 hingga 30 Tahun

Ristia Afifah

Gara Gara Tiket Pesawat Mahal, Menkeu Sri Mulyani Minta ASN Hemat Perjalanan Dinas

Ristia Afifah

Menhub Pindahkan Pelabuhan Logistik menuju Wae Kelambu Agar Wisatawan Nyaman di Labuan Bajo

Ristia Afifah

Hospitality Indonesia Dorong Peningkatan Transaksi Industri Furnitur

Ristia Afifah

Dicoret dari Daftar Negara Berkembang oleh AS Apa Efeknya menuju Indonesia

Ristia Afifah

Ini 6 BUMN Lainnya yang Jadi Perhatian penting Erick Thohir Selain Garuda Indonesia

Ristia Afifah

Leave a Comment