26.7 C
Jakarta
Friday, May 29, 2020
Image default
Metropolitan

Polisi Berencana Tertibkan Lapak Tukang Pembuat Pelat Nomor Pinggir Jalan

Tukangpelat nomormemang kerap kita jumpai di pinggir jalan. Yang menggunakan jasa mereka pun cukup banyak. Mulai dari pengguna motor yang membuatpelat nomorreplika karena yang asli jatuh dan hilang, hingga pemilik mobil yang sengaja order untuk mengakali peraturan ganjil genap. Namun nampaknya tukangpelat nomoriniharus mulai bersiap siap 'ganti lapak'. Pasalnya Ditlantas Polda Metro Jaya berencana untuk menertibkan para pembuatpelat nomorini.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Arif Fazrulrahman, juga menyatakan kalau membuatpelat nomordi pinggir jalan itu tidak resmi. "Karena material pelat dan lain sebagainya berbeda dengan yang dibuat oleh polisi dan hanya Polri yang berwenang membuat pelat nomor kendaraan," ujar Arif seperti dilansir laman NTMCPolri (29/7/2019). "Bahkan pembuat pelat nomornya pun bisa dikenakan pidana, karena yang diperbolehkan membuat pelat nomor di pinggir jalan itu yang kondisinya mendadak dan penting, seperti hilang dan lain sebagainya," sambung Arif.

Sebenarnya hal terkait pembuatan pelat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ini sudah ada aturannya. Pada Undang Undang Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 68 ayat (1) menyebutkan, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ketentuan lain terkait pelat nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 ayat (3) sampai ayat (6) UU LLAJ yaitu:

(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada pun peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”). Menurut Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Itulah tanda kalau TNKB resmi meang hanya bisa diterbitkan oleh Polri. Ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang mengatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Baca Lainnya

Tahun Ini Masjid Istiqlal Tak Bisa Akomodasi Tempat Parkir Jemaat Katedral Sedang Renovasi

Ristia Afifah

Tak Gunakan Seatbelt Jadi Pelanggaran Terbanyak Tilang Elektronik

Ristia Afifah

Suami Simpan Jasad Istrinya di Rumah Kawasan Depok Hingga Menghitam dan Menciut

Ristia Afifah

KAI & MRT Bentuk Perusahaan Patungan Kembangkan Potensi TOD

Ristia Afifah

Polisi Tahan Seorang Motivator yang Dilaporkan Cabuli Murid SD

Ristia Afifah

Ini Kata Pegawai Toko Kue di Depok Viral Karena Tak Terima Pesanan Cake Bertuliskan Happy Birthday

Ristia Afifah

Setelah Dihipnotis Tiba-tiba Sudah Ada di Ranjang kisah Ibu Muda Korban Cabul Habib Husein Alatas

Ristia Afifah

Imbas Pembangunan Tol Becakayu, Tradisi Salat Id Warga 2 RW Cipinang Besar Utara akan Jadi Kenangan

Ristia Afifah

Tomy Winata Minta Maaf terkait Insiden Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Ristia Afifah

Pegawai Pemprov DKI yang Tunjukkan Gejala Covid-19 Diminta Karantina Diri & Tidak menuju Kantor

Ristia Afifah

Tingkatkan Kualitas Berpolitik Melalui Orlentama Angkatan II Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta

Ristia Afifah

Terkait Reklamasi, Pemprov DKI Diminta Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum

Ristia Afifah

Leave a Comment