26.7 C
Jakarta
Sunday, Apr 5, 2020
Image default
Metropolitan

Sidang Praperadilan Enam Aktivis Papua Ditunda Polda Metro Jaya Tidak Hadir

Hakim tunggal praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Agus Widodo, menunda sidang permohonan praperadilan enam aktivis Papua tersangka kasus dugaan makar dua pekan yakni pada Senin (25/11/2019). Sidang tersebut ditunda karena pihak Termohon yakni Polda Metro Jaya tidak menghadiri sidang. Untuk itu Agus menyampaikan akan memanggil kembali pihak Termohon dengan surat resmi.

Dalam persidangan Agus juga tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran pihak Termohon. "Kepada para pemohon sidang ini. Kami memanggil kembali termohon untuk hadir di sidang ini pada dua minggu ke depan pada Senin 25 November 2019," kata Agus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (11/11/2019). Kuasa hukum Pemohon, Okky Wiratama, juga sempat meminta Agus untuk mempercepat waktu penundaan.

Namun Agus mengatakan penundaan dua pekan tersebut untuk memenuhi kepatutan pemanggilan. Sidang tersebut dihadiri oleh enam kuasa hukum Pemohon. Diberitakan sebelumnya, enam aktivis Papua tersangka kasus dugaan makar yakni Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2019).

Berkas permohonan praperadilan tersebut juga telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor 133/PID.PRA/2019/PN.JKT.SEL. Tim Advokasi Papua selaku kuasa hukum para Pemohon Praperadilan tersebut menilai dan menduga telah terjadi pelanggaran terhadap prosedur hukum acara pidana yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selaku pihak termohon. Mereka menilai dan menduga pelanggaran tersebut terjadi pada saat penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadap kliennya.

"Prosedur penangkapan seharusnya didahului panggilan sebagai saksi. Klien kami tidak pernah dipanggil sebagai saksi lalu tiba tiba ditangkap dan langsung disebut tersangka. Ini yang kita ajukan dalam permohonan," kata kuasa hukum enam aktivis Papua tersebut, Okky Wiratama, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2019). Tidak hanya itu, ia mengaku sampai saat ini pihak kuasa hukum belum mengetahui alat bukti apa yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya. Anggota Tim Advokasi Papua lainnya, Michael Hilman juga membantah jika klien mereka berniat melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut Michael, klien mereka melakukan aksi demonstrasi di Istana Merdeka untuk merespon terkait aksi dugaan rasisme di Surabaya terkait mahasiswa Papua sebelumnya. "Bahwa terasangka itu tidak ada niat melakukan penyerangan secara terang terangan terhadap pemerintahan yang sah. Mereka adalah mahasiwa yang sadar akan hak kemanusiaan terhadap rekannya yang ditimpa rasisme di Surabaya, itu kenapa mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Istana presiden. Jadi mereka bahwa bukan untuk memisahkan diri itu sama sekali tidak," kata Michael. Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus dan 31 Agustus 2019 Aktivis Papua Tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan tuduhan makar atas pengibaran bendera Bintang Kejora pada aksi di istana Negara pada tanggal 28 Agustus 2019 yang lalu.

Keenam aktivis Papua tersebut ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan diperiksa sebagai tersangka di Mako Brimob Depok.

Baca Lainnya

Jagorawi Berlaku Contra Flow Akses menuju Arah Puncak Ditutup Malam Tahun Baru

Ristia Afifah

Mendagri Nilai Lobi Anies ke DPRD Jadi Kunci Mempercepat Penunjukan Wagub DKI

Ristia Afifah

Pembunuhan Mayat dalam Karung di Bekasi Diduga Dipicu Cinta Segitiga dan Perebutan Anak

Ristia Afifah

Ada Gangguan Di Antara Stasiun Tanah Abang Palmerah, KCI Rekayasa Pola Operasi KRL

Ristia Afifah

Warga Perumahan Citayam Village Temukan Anak Ular Kobra Lagi

Ristia Afifah

Alumni SMA Jakarta Bersatu Berkumpul Bersama Peringati Hari Sumpah Pemuda

Ristia Afifah

Jawa & Sumatera Harusnya Disambung Banjir Jakarta Fahri Hamzah Singgung Kepadatan Penduduk

Ristia Afifah

Tingkatkan Kualitas Berpolitik Melalui Orlentama Angkatan II Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta

Ristia Afifah

KAI & MRT Bentuk Perusahaan Patungan Kembangkan Potensi TOD

Ristia Afifah

Menurut Polisi, Ucapan ‘Ikan Asin’ Galih Ginanjar untuk Permalukan Fairuz

Ristia Afifah

Komite Seni Budaya Nusantara & Teater Wayang Indonesia Gelar Wayang Orang Srikandi Mustokoweni

Ristia Afifah

Dihukum Hormat Bendera, Oknum Polisi Marahi Pedagang Nasi Bebek

Ristia Afifah

Leave a Comment