32.6 C
Jakarta
Saturday, Apr 4, 2020
Image default
Techno

Teknologi Lain Lebih Murah Program Satelit BAKTI Masih Dibutuhkan

Teknologi telekomunikasi terus mengalami perkembangan. Tak terkecuali teknologi satelit. Setelah satelit geostasioner (satelit GEO) diluncurkan pada 4 Oktober 1957, perkembangan teknologi satelit pun terus berkembang pesat. Bahkan kini teknologi satelit Medium Earth Orbit (MEO) dan Low Earth Orbit Satellite (satelit LEO) sudah mulai dikomersialkan. Sedangkan High Altitude Platform System (HAPS) wahana baru ruang angkasa ini sudah mulai diujicoba. Teknologi ini menyediakan layanan wireless broadband mirip dengan satelit. Namun beroperasi pada ketinggian 5 20 km di lapisan stratosfer dan mampu menjangkau area seluas 1000 km persegi.

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi memperkirakan wahana ruang angkasa dengan orbit rendah ini akan segera masuk ke Indonesia. Karena beroperasi di orbit rendah, cakupan layanan yang diberikan wahana ruang angkasa orbit rendah tidak sebesar GEO. Meski cakupannya tak sebesar satelit GEO, namun HAPS, LEO maupun MEO dapat memberikan layanan broadband layaknya satelit GEO. Karena berada di orbit rendah, harga yang ditawarkan oleh teknologi terbaru ini jauh lebih murah ketimbang satelit GEO. Karena benefit yang sama dan harga yang jauh lebih murah ketimbang GEO, diperkirakan teknologi terbaru mirip satelit ini bisa dimplementasikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi karena kendala geografis yang sulit.

Analogi sederhananya ibarat lampu lampu yang menerangi suatu rumah. Jika ingin menerangi sudut ruangan, cukup menyalakan 1 2 lampu yang memancar ke sudut ruangan tersebut, tidak perlu menyalakan semua lampu yang mengakibatkan pemborosan.. Dengan benefit harga murah dan kemampuan memberikan layanan broadband tersebut, Heru yakin wahana ruang angkasa orbit rendah ini akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan Proyek Satelit Multi Fungsi (SMF) Satelit Indonesia Raya (SATRIA) yang saat ini tengah digarap oleh Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Satelit SATRIA yang dicanangkan oleh BAKTI menggunakan teknologi GEO. Dengan investasi yang sangat spektakuler mencapai Rp 21,4 triliun. Dana tersebut belum termasuk pengadaan ground segment dan backhaul.

“Menurut saya dengan adanya teknologi satelit yang baru dan semakin murah, seharusnya Menkominfo yang baru dapat segera meninjau ulang proyek satelit Satria. Dengan skema pembayaran availability payment sebesar Rp 1,38 triliun per tahun selama 15 tahun sangat tidak efisien dan tidak efektif. Bahkan cenderung pemborosan keuangan negara,”terang Heru dalam keterangannya, Senin (13/1/2020). Jika availability payment dalam pengadaan satelit SATRIA ini terus dipaksakan jalan dan tidak ditinjau ulang, Heru memperkirakan nantinya proyek yang digagas oleh Menkominfo Rudiantara ini akan membebani keuangan negara di masa mendatang. Tak dipungkiri kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia masih dibutuhkan. Namun menurut Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2006 2009 dan 2009 2011 kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan pembayaran dan kebutuhan masyarakat di daerah 3T.

Untuk melayani masyarakat di daerah 3T menurut Heru Pemerintah masih bisa menyewa dari operator satelit eksisting saja. Tidak perlu Pemerintah memiliki satelit dengan kapasitas besar dan harganya mahal. Apalagi pendapatan BAKTI hanya berasal dari 1.25% pendapatan bersih operator yang besarannya tidak menentu. Jika pendapatan operator meningkat maka pendapatan BAKTI juga meningkat. Namun sebaliknya jika pendapatan operator turun, maka pendapatan BAKTI turun. Dengan kondisi pendapatan BAKTI yang berfluktuatif dan tidak menentu tersebut, evaluasi terhadap proyek satelit SATRIA mutlak dilakukan oleh Menkominfo. Terlebih lagi dari 150 ribu titik yang dijadikan target oleh Menkominfo periode Rudiantara, tidak semuanya masuk kriteria pengguna dana USO.

Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, Heru memperkirakan akan ada pemborosan keuangan negara dan inefisiensi penggunaan dana USO. Jika kapasitas lebih namun tidak ada orang yang memakai, maka akan mubazir. “Harusnya jika satelit tersebut dipakai oleh Pemerintah Daerah, harusnya mereka menggunakan dana dari Kemendagri. Jika untuk rumah sakit, maka harus menggunakan dana Kemenkes. Bukan semuanya dibebankan ke dana USO. Evaluasi penggunaan dana USO harus segera dilakukan oleh Menkominfo Johnny G. Plate agar inefisiensi program MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) tidak terjadi lagi,”pungkas Heru.

Baca Lainnya

BaBe Luncurkan Fitur Terbaru Ramadan Selama Bulan Suci

Ristia Afifah

Xiaomi Mi Band 4 Hadir dengan Layar Berwarna dan NFC

Ristia Afifah

Semakin Dekat dengan Komunitas, Urban Republic Gelar Product Experience Bertajuk “UR Amazing Race”

Ristia Afifah

3 Cara Mudah Chat Nomor WhatsApp Tanpa Harus Menyimpan Kontak, Bisa Lewat Browser!

Ristia Afifah

Berikut Spesifikasi Redmi 7A hingga Note 8 Pro 1 Juta Harga HP Xiaomi November 2019 dari Rp 1

Ristia Afifah

Pengguna Gojek Diduga Jadi Korban Penipuan Berbasis Social Engineering

Ristia Afifah

Pengguna Berbagai Negara Keluhkan Instagram, Facebook dan WhatsApp Eror

Ristia Afifah

Ada Potongan Harga yang Ditawarkan Xiaomi Cek Spesifikasi Lengkapnya Penjualan Perdana Redmi 8

Ristia Afifah

Ada Masalah di Baterai, Garuda Larang Penumpang Bawa Macbook Pro 15 Inci

Ristia Afifah

Menkominfo Rudiantara Mengaku Belum Tahu Model Bisnis Teknologi 5G yang Dikembangkan Huawei

Ristia Afifah

Kini Redmi Note 8 Telah Tersedia di Channel Penjualan Online & Offline

Ristia Afifah

4 Juta iPhone 11 Pro Max dari Rp 19 Jutaan & 8 Plus Rp 10 Daftar Harga iPhone Januari 2020

Ristia Afifah

Leave a Comment